PPID Karyalaksana - Upaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana kekeringan di beberapa wilayah di Desa Karyalaksana saat musim kemarau, Pemerintah Desa (PEMDES) Karyalaksana mendapat bantuan Pembuatan Sumur Bor dari Dinas melalui aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota DPRD kabupaten Bandung Bu Hj. Renie Rahayu Fauzie dari Fraksi Partai PKB, hasil dari Reses tahun 2020 dan pada tahun 2021 ini sudah membangun sumur bor untuk membantu air bersih bagi warga terdampak. Kali ini sumur bor akan dibangun di Beberapa RW yang rawan kekeringan.

Kepala Desa Karyalaksana, Aep Juli Kartika Nugraha mengatakan, pada tahun 2021 ini pihaknya sudah mendapat bantuan sumur bor di RW 08 Kp Sirnagalih dan RW 12 Kp Cilenggang setelah sebelumnya mendapat bantuan pembangunan sumur bor di RW 05 dan RW 09.

"Pembangunan sumur bor ini semoga bisa rampung tahun 2021 ini juga. Kalau semester kemarin, kami dibantu dinas yang bersangkutan yang membangunkan sumur bor untuk warga di wilayah RW 05, 08, 09 dan 12," katanya, belum lama ini.

Masih menurut Kepala Desa, di Karyalaksana memang ada daerah yang memang ketika musim kemarau panjang diprediksi akan berdampak pada kekeringan, selain bencana tanah longsor pada musim penghujan.  Oleh karena itu Pemerintah Karyalaksana dalam hal ini harus menyiapkan langkah- langkah antisipasi untuk menghadapinya. 

Diantaranya, yang harus dilakukan, salah satunya jika terjadi bencana kekeringan, kata Kepala Desa dengan membuat sumur bor sehingga ketersediaan air terpenuhi dari bawah tanah. 

Ketua BPD Karyalaksana R.Deni Hendrawan menyambut baik program tersebut "Prinsipnya kami dari BPD Karyalaksana menyetujui dengan beberapa catatan. Yakni, sebelum pembuatan sumur bor harus di lakukan kajian yang mendalam tentang uji kelayakan, ketepatan dan perlu dipertimbangkan juga dampak positif dan negatifnya di wilayah tersebut. Misalkan keberadaanya, apakah mengganggu atau mematikan sumber air sumur-sumur manual yang sudah ada di wilayah tersebut," katanya. 

Lalu, lanjut R. Deni Hendrawan selain itu, pembuatan atau pembangunan sumur bor diprioritaskan untuk daerah rawan kekeringan yang belum terjangkau saluran Pipanisasi. "Selanjutnya, pembuatan sumur oleh pemerintah Karyalaksana nantinya bisa digunakan untuk masyarakat umum di sekitar. Paling tidak bisa dimanfaatkan dalam satu Rukun Wilayah (RW) setempat, "pungkasnya.